Kalau Anda sedang mempertimbangkan beli vila atau membangun bisnis properti di Phuket lewat skema PT lokal dengan 'partner Thailand', kabar dari Bangkok bulan Mei 2026 ini wajib jadi perhatian serius. Direktur Jenderal Department of Business Development (DBD) Thailand, Panupong Naiyanapakorn, menyatakan secara terbuka bahwa era nominee shareholder alias pemegang saham Thailand yang cuma 'pinjam nama' sudah berakhir. Saat ini 118.000 perusahaan dengan unsur kepemilikan asing di seluruh Thailand sedang diperiksa DBD, dan ini bukan operasi lokal di Phuket saja, melainkan kampanye penegakan hukum berskala nasional.
Kenapa Ini Penting Bagi Pembeli dan Investor Indonesia
Selama bertahun-tahun, banyak investor asing (termasuk dari Indonesia) menggunakan skema nominee shareholder Thailand untuk mengakali Foreign Business Act (FBA) yang membatasi kepemilikan asing maksimal 49% di sektor-sektor tertentu. Sejak Januari 2026, jumlah pendaftaran perusahaan berisiko tinggi sudah turun lebih dari 60%, menunjukkan bahwa mekanisme kontrol baru DBD memang efektif menekan praktik ini. Menurut Nation Thailand, otoritas juga sudah menandai sekitar 53.000 tautan korporasi berisiko dan sekitar 2.000 rekening bank 'mule' (rekening yang dipakai untuk menyamarkan aliran dana) sebagai bagian dari investigasi yang lebih luas.
Jawaban Singkat untuk Anda yang Terburu-buru
-
118.000 perusahaan dengan kepemilikan asing 0,01-49,99% sedang diawasi DBD
-
6.551 perusahaan dengan kepemilikan asing di atas 50% sedang diselidiki karena diduga melanggar FBA
-
Sejak Januari 2026, pendaftaran perusahaan berisiko tinggi turun lebih dari 60%
-
Pelanggar terancam hingga 3 tahun penjara, denda, pembubaran paksa perusahaan, dan deportasi
-
Jalur legal yang tersedia: BOI Promotion atau Foreign Business License (FBL)
-
Penegakan hukum dikoordinasikan lintas lembaga: DBD, Department of Special Investigation (DSI), kepolisian, dan otoritas pajak
-
Mulai 1 April 2026, DBD diperkirakan akan mewajibkan verifikasi pemegang saham secara langsung (tatap muka) untuk perubahan korporasi tertentu yang melibatkan pihak asing
Data Lapangan: Phuket dan Provinsi Wisata Lain
Bagi yang fokus di Phuket, angka-angka ini penting untuk dipahami sebagai konteks pasar, bukan sekadar statistik pemerintah:
| Provinsi | Total Perusahaan | Berpemilik Asing | Persentase |
|---|---|---|---|
| Phuket | ~30.000 | lebih dari 600 perusahaan ditandai berisiko | ~40% memiliki pemegang saham asing |
| Surat Thani (Koh Samui & Koh Phangan) | 16.811 | 11.426 | ~68% (tertinggi di Thailand) |
| Krabi | 3.587 | 749 | 20,88% |
| Phang Nga | 1.685 | 346 | 20,53% |
Phuket sendiri tercatat memiliki sekitar 30.000 perusahaan terdaftar, dengan sekitar 40% di antaranya punya pemegang saham asing, menjadikannya klaster struktur 'wilayah abu-abu' terbesar di seluruh Thailand. Dalam satu operasi penyisiran terbaru, otoritas memeriksa lebih dari 30.000 perusahaan di Phuket dan menandai lebih dari 600 perusahaan yang berisiko menggunakan skema nominee.
Di Phuket juga sudah berjalan operasi kepolisian multi-tahap terpisah bernama Operation Dismantle Foreign Nominee Network Phase 4, yang telah menuntut 16 individu dalam delapan penggerebekan, dengan 361 perusahaan masih dalam penyelidikan dan 149 entitas ditemukan menguasai lahan di mana pemegang saham asing mengendalikan lebih dari 50% kepemilikan.
Dasar Hukumnya: Foreign Business Act 1999
Foreign Business Act (FBA) tahun 1999 melarang warga negara asing memegang lebih dari 49% saham di perusahaan yang bergerak di bidang usaha terbatas, kecuali mendapat izin khusus. Sekarang DBD mewajibkan pemegang saham Thailand untuk memberikan bukti dokumentasi asal-usul dana, termasuk rekening koran bank dan bukti pelaporan pajak. Kepemilikan saham nominal tanpa modal riil di baliknya tidak akan lagi lolos pemeriksaan.
Sanksi bagi pelanggaran FBA meliputi denda administratif, tuntutan pidana hingga 3 tahun penjara, pembubaran paksa badan hukum, dan deportasi bagi pemilik asing yang bersangkutan.
Langkah Praktis Kalau Anda Punya Perusahaan di Thailand
-
Audit struktur korporasi Anda sekarang juga. Jika perusahaan Thailand Anda mengandalkan nominee shareholder, ini harus segera diidentifikasi. Libatkan pengacara berlisensi yang berpengalaman menangani kasus FBA.
-
Periksa dokumentasi yang dimiliki pemegang saham Thailand Anda. Setiap mitra Thailand seharusnya bisa menunjukkan rekening koran dan catatan pajak yang membuktikan sumber dana asli untuk kepemilikan sahamnya. Jika dokumen semacam ini tidak ada, skema tersebut kemungkinan besar akan diklasifikasikan sebagai kepemilikan nominee.
-
Tentukan mekanisme kepemilikan legal yang tepat. Untuk bisnis di kategori yang dibatasi FBA, ada dua jalur legal: BOI Promotion (izin investasi dari Board of Investment Thailand) atau Foreign Business License (FBL) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan Thailand.
-
Ajukan BOI Promotion jika bisnis Anda memenuhi syarat. Status BOI memungkinkan kepemilikan asing 100%, insentif pajak, dan hak mempekerjakan staf asing. Cocok untuk sektor teknologi, manufaktur, jasa, dan beberapa sektor lain.
-
Ajukan FBL untuk aktivitas yang tidak tercakup BOI. Prosesnya memakan waktu mulai dari 60 hari. Ada persyaratan modal terdaftar minimum tergantung jenis usaha, biasanya mulai dari 3 juta THB.
-
Restrukturisasi basis pemegang saham jika perlu. Jika Anda tetap ingin mempertahankan mitra Thailand, pastikan keterlibatan mereka dalam manajemen dan pendanaan benar-benar nyata. Formalkan perjanjian pemegang saham melalui pengacara Thailand.
-
Siapkan perusahaan Anda untuk pemeriksaan. Rapikan catatan akuntansi, notulen rapat pemegang saham dan direksi, serta daftar pemegang saham. DBD berkoordinasi dengan DSI dan otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan, sehingga ketidaksesuaian antara dokumen korporasi dan dokumen pajak akan terdeteksi.
-
Konsultasi profesional sebelum berangkat ke Thailand. Jika Anda berencana ke Thailand untuk meninjau properti dan bertemu pengacara, jadwalkan jauh-jauh hari: audit struktural yang menyeluruh bisa memakan waktu 2-4 minggu.
Bukan Penutupan Pintu, Tapi Penutupan Celah
Thailand tidak sedang menutup pintu bagi investor asing. Yang sedang ditutup adalah celah hukumnya. Perbedaan ini penting untuk dipahami. Mereka yang segera beralih ke struktur kepemilikan legal akan melindungi bisnisnya sekaligus mendapatkan keunggulan kompetitif nyata dibanding yang masih bertahan dengan skema nominee.
Bagi pembaca Properti Thailand yang sedang mempertimbangkan investasi properti di Phuket atau daerah lain, momentum ini justru bisa jadi kesempatan baik untuk memulai dengan struktur yang bersih sejak awal, daripada harus merapikannya di kemudian hari saat pengawasan semakin ketat.
Sumber: Nation Thailand